kumpulan soal akuntansi

Oktober 20, 2006

Bayar Pajak Bisa Melalui ATM

Filed under: Berita Perpajakan,Blogroll — Dian Arief Wahyudi @ 1:08 am

News

Jawa Pos, 16-Oktober-2006

Bayar Pajak Bisa Melalui ATM

JAKARTA – Sistem penerimaan negara online mulai diaplikasikan pada 1 November nanti. Program itu memadukan teknologi informasi di Ditjen Pajak dan Ditjen Perbendaharan Depkeu. Melalui sistem tersebut, pembayaran pajak tak harus dilakukan langsung di bank.

Berlaku Per 1 November

JAKARTA – Sistem penerimaan negara online mulai diaplikasikan pada 1 November nanti. Program itu memadukan teknologi informasi di Ditjen Pajak dan Ditjen Perbendaharan Depkeu. Melalui sistem tersebut, pembayaran pajak tak harus dilakukan langsung di bank.

“Nanti orang membayar pajak tidak harus pergi ke bank. Bisa dari rumah melalui komputer (yang tersambung internet),” kata Dirjen Perbendaharaan Depkeu Mulia P. Nasution di kantornya akhir pekan lalu. Sistem tersebut merupakan bagian dari treasury single account (rekening perbendaharaan tunggal).

Dengan penggabungan teknologi informasi dari dua Ditjen di Depkeu itu, pembayaran pajak akan langsung masuk ke kas negara. Namun, pada saat yang sama Ditjen pajak bisa memperoleh akses tentang pembayaran tersebut. Untuk memperlancar sistem itu, Depkeu bekerja sama dengan bank umum.

Menurut Mulia, sebelumnya hubungan pemerintah dengan perbankan masih belum transparan. Hal itu karena pemerintah tidak dibebani cost, namun bank bisa mendapatkan sumber biaya murah dengan penyimpanan kas negara dalam waktu tertentu. “Ke depan harus jelas hitung-hitungannya. Mereka menyelenggarakan jasa kepada kita, kita bayar. Sebaliknya, tidak ada saldo yang mengendap di sana,” katanya.

Karena tidak ada yang mengendap di bank umum, saldo dikumpulkan pemerintah di Bank Indonesia. “Itu yang harus dioptimalkan. Nanti diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan uang negara,” katanya. Dia menambahkan, dengan adanya kemudahan bagi pembayar pajak, penerimaan negara diharapkan bertambah. “Kita berharap lebih banyak yang diterima. Sebab, itu suatu sistem yang diterapkan oleh 87 bank dan digunakan di ribuan kantor-kantor cabang di bank tersebut, sehingga jangkauannya semakin luas,” beber Mulia.

Dalam melakukan pembayaran, wajib pajak diberi nomor tanda pengenal pajak. Nomor itu bisa digunakan sebagai alat penelusuran pada waktu meminta restitusi. “Nanti akan dicocokkan. Jadi ketahuan walaupun dilakukan di kantor pelayanan perbendaharaan dan bank-bank persepsi yang berbeda,” ujarnya. Upaya itu sekaligus memudahkan monitoring dan memperkecil kemungkinan penyalahgunaan.

Jenis pajak yang dapat dibayar melalui fasilitas ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tagihan yang ada di ATM merupakan pajak terutang yang sudah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak, sehingga tidak merugikan pembayarannya.(sof)

PNS dan Swasta Akan Dikejar Pajak

Filed under: Berita Perpajakan,Blogroll — Dian Arief Wahyudi @ 12:59 am

News

Kompas, 19-Oktober-2006

PNS dan Swasta Akan Dikejar Pajak

Perusahaan yang Menunggak Bakal Diperiksa

Jakarta, Kompas – Direktorat Jenderal Pajak akan menelusuri kembali seluruh pegawai negeri sipil dan swasta yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, mulai 1 November 2006. Langkah tersebut untuk mengejar target penerimaan pajak tahun 2006 yang masih kurang sekitar Rp 125,8 triliun.

Jakarta, Kompas – Direktorat Jenderal Pajak akan menelusuri kembali seluruh pegawai negeri sipil dan swasta yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, mulai 1 November 2006. Langkah tersebut untuk mengejar target penerimaan pajak tahun 2006 yang masih kurang sekitar Rp 125,8 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengungkapkan hal itu di Jakarta, Rabu (18/10). Penyisiran dilakukan untuk memperluas basis pajak yang benar-benar berpotensi, termasuk seluruh PNS dan karyawan swasta yang sudah mendapatkan NPWP Jabatan dalam program “10 Juta Wajib Pajak” tahun lalu.

“Kami harus melakukannya untuk mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang pajak (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan/ KUP) yang akan datang, setiap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP harus membayar pajak lebih tinggi dibandingkan wajib pajak yang sudah memiliki NPWP,” katanya.

Posisi penerimaan pajak hingga 30 September 2006, ujar Darmin, baru mencapai Rp 245,9 triliun atau 66,2 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN Perubahan 2006 sebesar Rp 371,7 triliun. Penerimaan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata penerimaan pajak antara Januari dan September dalam empat tahun terakhir ini yang mencapai 68,3 persen.

“Bahkan jika dibandingkan dengan penerimaan pajak bulan Januari-September 2005 yang mencapai 66,5 persen, tahun ini masih sedikit lebih rendah,” katanya.

Darmin mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah khusus lainnya, yakni mulai mendatangi asosiasi-asosiasi industri yang berkinerja usaha bagus, seperti asosiasi pengusaha real estat dan ritel, tetapi tidak akan mendatangi asosiasi industri yang mengalami kesulitan usaha belakangan ini.

“Kami punya data, industriyang mengalami kesulitan adalah otomotif, mesin dan perlengkapan, kimia, dan logam dasar. Namun, kami juga punya data tentang asosiasi yang berkembang dan wajib bayar pajak,” ujarnya.

Darmin menegaskan, industri yang berkembang dan memiliki tunggakan pajak wajib membayar beserta bunga keterlambatan pembayaran sebelum akhir Desember 2006. Jika mereka tidak membayar tunggakan itu hingga Desember 2006, Ditjen Pajak akan memeriksa kondisi keuangannya secara menyeluruh.

“Dalam pemeriksaan itu, kami akan menemukan kondisi perusahaan tersebut, rugi atau untung. Kalau memang benar-benar rugi, kami pun tidak akan mempermasalahkannya,” katanya.

Direktur Potensi Penerimaan Pajak Robert Pakpahan mengatakan, sasaran pertama penyisiran adalah PNS dan karyawan swasta yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya. Petugas pajak akan mendatangi pimpinan perusahaan untuk memperoleh data total karyawan, jumlah karyawan yang memiliki NPWP Jabatan dan NPWP Pribadi.

“Pemeriksaan kali ini memang lebih diarahkan bagi karyawan di perusahaan swasta karena sebagian besar PNS sudah memiliki NPWP. Karyawan yang sudah memiliki NPWP Jabatan dan Pribadi tidak perlu membuat NPWP lagi. Tetapi, yang belum memiliki NPWP, kami ingatkan segera memiliki NPWP karena akan dirugikan,” kata Robert.

Darmin juga menjelaskan posisi penyelesaian 7.228 kasus permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi yang diajukan wajib pajak antara tahun 2001 dan 2005 sebesar Rp 11,9 triliun. Hingga 30 September 2006 lalu jumlah tunggakan restitusi yang telah dibayar mencapai Rp 2,1 triliun dari 937 permohonan. (OIN)

Oktober 19, 2006

Kumpulan soal Pengantar Akuntansi

Filed under: Pengantar Akuntansi — Dian Arief Wahyudi @ 5:34 am

Kumpulan Pertanyaan, Jawab dengan Singkat!
1. Akuntansi Adalah:
2. Assets adalah:
3. Auditing Adalah:
4. Balance Sheet adalah:
5. Persamaan Akuntansi:
6. Pembukuan adalah:
7. Perbedaan antara akuntansi dengan pembukuan:
8. Sebutkan jenis – jenis perusahaan:
9. Sebutkan bentuk – bentuk perusahaan:
10. Sebutkan macam – macam laporan keuangan:
11. Jelaskan fungsi – fungsi dari laporan keungan perusahaan:
12. Mengapa Notes to financial statement tidak termasuk kedalam jenis jenis laporan keuangan:
13. Bisakan persamaan akuntansi dalam hal Labilities + Owner’s Equity dibalik menjadi OE + Liabilities, jika tidak jelaskan, jika ya jelaskan:
14. Apa yang dimaksud Liabilities:
15. Sebutkan macam – macam liabilities:
16. Sebutkan macam – macam fixed Asset:
17. Sebutkan ciri –ciri dari fixed asset:
18. Sebutkan macam –macam intangible asset:
19. Apa yang dimaksud dengan intangible assets:
20. ApA yang dimkasud dengan revenue:
21. Apa yang dimaksud dengan expenses:
22. Apa yang dimaksud dengan drawings:
23. Apa yang dimaksud dengan Investment by owners:
24. Siapakah FASB dan kepanjangannya:
25. Siapakah SEC dan Kepanjangannya:
26. FASB di indonesia sama saja dengan institusi:
27. SEC di Indonesia sama saja dengan institusi:
28. Sebutkan macam – macam akuntan:
29. Sebutkan Job desk dari masing masing akuntan:
30. Asumsi –asumsi didalam akuntansi ada berapa:
31. Jelaskan dengan singkat asumsi yang ada didalam akuntansi:
32. Apa yang dimaksud dengan transaksi:
33. Sebutkan macam – macam transaksi:
34. Jelaskan macam –macam transaksi tersebut diatas:
35. Pengguna data akuntansi siapa saja:
36. Jelaskan masing –masing pengguna data akuntansi dengan jelas:
37. Apakah yang dimaksud dengan GAAP dan kepanjangannya:

PILIHAN BERGANDA!
1. Suatu entitas yang kepemilikannya terdiri atas saham – saham adalah
A. CV
B. Persekutuan
C. Perseorangan
D. PT

2. Properti yang dimiliki oleh suatu perusahaan disebut sebagai apa di neraca:
A. ASSET (HARTA)
B. KEWAJIBAN (LIAB.)
C. MODAL (EQUITY)
D. EXPENSE (BEBAN)

3. Laporan keuangan yang menunjukan Asset (harta), Liabilities (kewajiban) dan Equity (modal) :
A. NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
B. CASH FLOW STATEMENT
C. INCOME STATEMENT
D. BALANCE SHEET

4. DIBAWAH INI ADALAH 3 PROSES YANG ADA DI DALAM AKUNTANSI, KECUALI :
A. PENGIDENTIFIKASIAN
B. PENCATATAN
C. PENGKOMUNIKASIAN
D. PENAMBAHAN

5. Laporan keuangan yang menyatakan kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan yang baik atau buruk dapat dilihat pada laporan keuangan :
A. BALANCE SHEET
B. CASH FLOW STATEMENT
C. INCOME STATEMENT
D. NOTES TO FINANCIAL STATEMENT

STUDI KASUS DISKUSI (MASALAH ETIKA)!
Bapak Faizil adalah presiden direktur dari perusahaan kontraktor yang bernama PT. MBM. Pak faizil hendak mencari pinjaman kepada BANK OF TOKYO Misthubisi UFJ sebesar Rp. 100.000.000,- untuk membiaya kegiatan operasi perusahaan. Pak faizil lalu hendak menyerahkan Laporan Keuangan Neraca (Balance Sheet) saja dab meminta akuntan PT. MBM untuk tidak menyertakan Laporan Keuangan Lainnya kepada bank karena terdapat kerugian yang diderita PT. MBM. Pak faizil khawatir bank tidak akan memberikan kredit kepada PT. MBM bila hal ini diketahui bank.
Permintaan :
Mohon diskusikan!
ESSAY!.
1. Mohon indikasikan mana diantara tipe transaksi dibawah ini dapat meningkatakan (increase) kepemilikan (Owners Equity) dan Menurunkan (decrease) Kepemilikan Owners Equity :
• Owner’s Investment
• Revenues
• Expenses
• Owner’s Withdrawels

2. Mohon Jelaskan secara singkat efek yang diberikan transaksi berikut terhadap elemen – elemen yang ada didalam persamaan akuntansi :
• Menginvestasikan sejumlah uang didalam bisnis.
• Menerima sejumlah uang atas Jasa yang telah dilakukan
• Membeli perlengkapan kantor secara tunai
• Membayar listrik yang telah digunakan oleh kantor
• Membeli perlengkapan secara kredit.

Jika Pada Tahun 20X6 PT. Holistic membukukan Total Asset sebesar Rp. 22.555.456, dan Total Liabilities sebesar 9.456.789. maka besarnya Owner’s Equity PT. Holistic sebesar ?
3. Sebutkan 3 aktivitas yang dilaporkan didalam laporan arus kas (Cash Flow Statement) ?
4. Sebutkan 3 Elemen yang ada didalam persamaan akuntansi
5. Apa yang dimaksud dengan Cost Principles didalam akuntansi ?
6. Perbedaan antara Account Receivable dengan Account Payable ?

Teori Pengantar Akuntansi

Filed under: Pengantar Akuntansi — Dian Arief Wahyudi @ 5:22 am

 Akuntansi Adalah Suatu Proses yang terdiri dari 3 aktivitas penting yaitu:
1. Pengidentifikasian
2. Pencatatan
3. Pengkomunikasian
Informasi Akuntansi atau transaksi atau event – event ekonomi kepada pihak – pihak yang membutuhkan (pihak – pihak yang berkepentingan) informasi tersebut untuk mengambil keputusan.
 Pengguna data akuntansi terdiri atas 2 pengguna, yaitu:
1. Pengguna Internal (Internal Users)
Adalah pengguna informasi akuntansi yang ada di dalam suatu perusahaan.
Contoh: Manajer Keuangan, Manajer Operasi, Manajer Investasi, Manajer pemasaran, dll
2. Pengguna Eksternal (Eksternal Users)
Adalah pengguna informasi akuntansi yang ada di luar suatu perusahaan yang dibedakan atas:
a. Pengguna Eksternal – Kepentingan Langsung (Direct Interest)
Adalah pengguna eksternal yang memiliki kepentingan langsung terhadap perusahaan. Seperti Investor dan Kreditor karna mereka memberikan sejumlah uang atau modal untuk suatu perusahaan dengan harapan mendapatkan Return dari uang yang mereka investasikan dengan melihat kinerja keuangan perusahaan dalam suatu laporan keuangan. Informasi akuntansi juga digunakan sebagai alat pengambil keputusan dalam hal membeli, menahan ataupun menjual saham perusahaan ataupun sebagai tolak ukur peminjaman kredit yang diberikan dari pihak bank kepada perusahaan .
b. Pengguna Eksternal – Kepentingan Tidak Langsung (Indirect Interest)
Adalah pengguna eksternal yang tidak memiliki kepentingan secara langsung kepada perusahaan. Seperti Kantor Pelayanan Pajak, Perserikatan buruh, perencana ekonomi.

 Perbedaan antara akuntansi (Accounting) dengan pembukuan (Book Keeping), yaitu:

Tabel Perbedaan antara Akuntansi dengan Pembukuan
Akuntansi (Accounting) Pembukuan (Book Keeping)
Aktivitas Teridri atas 3 akitivitas yaitu pengidentifikasian, pencatatan, dan pengkomunikasian. Tediri atas 1 aktivitas akuntansi, yaitu aktivitas pencatatan saja.
Bagian Akuntansi meliputi aktivitsas pembukuan Pembukuan merupakan bagian dari akuntansi

Sumber: Accounting Principles 4th Editition Kieso and Weygant.

 Profesi Akuntansi terdiri atas beberapa macam profesi diantaranya adalah:
Akuntan Publik
Akuntan yang berkerja untuk publik dalam artian seorang akuntan yang independen dan kompatibel yang ada didalam suatu institusi seperti di Kantor Akuntan Publik (KAP)
Akuntan Internal (Private)
Akuntan yang kompatibel dan independen bekerja pada suatu perusahaan.
Akuntan Not – For – Profit (Akuntan di Organisasi nirlaba)
Akuntan yang kompatibel dan independen bekerja pada suatu organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak memilki tujuan untuk memaksimalkan laba atau profit. Organisasi seperti yayasan, rumah sakit, dll.
Akuntan Pemerintahan
Akuntan yang kompatibel dan independen bekerja pada suatu institusi pemerintahan seperti seorang akuntan didalam departemen keuangan, kantor pelayanan pajak dan Badan Pemeriksa Keuangan adalah salah satu contoh akuntan pemerintahan.

 Asumsi didalam Akuntansi dibagi atas 4 macam asumsi, yaitu:
Asumsi Entitas Ekonomi (Economic Entity/ Business Entity/ Accounting Entity Assumption)
Adalah suatu asumsi dasar bahwa entitas ekonomi antara pemilik dengan yang lainnya harus dapat dipisahkan.

Asumsi Unit Moneter (Monetary Unit Assumption)
Adalah suatu asumsi dasar bahwa setiap transaksi atau event ataupun kejadian ekonomi harus dapat diukur menggunakan ukuran mata uang seperti dalam US$, Rp, AUS$, dan lain-lain.
Asumsi Kelangsungan Hidup Perusahaan (Going-Concern Assumption)
Adalah suatu asumsi dasar yang mengatakan bahwa setiap entitas ekonomi harus dapat menjaga dan mempertahankan kelangsungan perusahaan secara terus – menerus.
Asumsi Periode Waktu (Time Period Assumption)
Adalah suatu asumsi dasar yang mengatakan bahwa setiap transaksi atau event – event ekonomi harus dicatat menurut periode waktu yang telah ditentukan. Atau setiap entitas usaha memiliki umur ekonomis yang terbagi atas waktu artifisial.
 Jenis Perusahaan dibagi atas 3 macam, yaitu:
Proprietorship (perorangan)
Adalah suatu entitas ekonomi atau perusahaan yang terdiri atas satu orang pemilik dan biasanya pemilik memiliki peran ganda didalam suatu perusahaan karna selain pemilik, orang tersebut juga mengelola perusahaan dalam hal ini menjadi direksi.
Partnership (persekutuan)
Adalah suatu entitas ekonomi atau perusahaan yang kepemilikannya terdiri atas 2 orang atau lebih.
Coorporation (perseroan)
Adalah suatu perusahaan yang memiliki kepemilikan dua orang atau lebih, perbedaanya adalah bentuk modal yang digunakan dalam bentuk surat berharga atau saham.
 Bentuk bentuk perusahaan dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu:
Perusahaan jasa (Service)
Adalah perusahaan dimana produk yang dihasilkan adalah jasa. Biasanya perusahaan yang bergerak pada bidang jasa memiliki produk. Produk yang dimaksud adalah produk yang tidak memiliki wujud (intangible Goods). Didalam laporan keuangan didalam bagian pendapatan (revenue) biasanya ditulis pendapatan dari jasa atau service revenue. Karna perusahaan jasa tidak mengelola barang maka tidak terdapat beban seperti harga pokok penjualan (HPP) atau Cost of Goods Sold (COGS).
Perusahaan dagang (Goods)
Adalah perusahaan dimana produk yang dihasilkan adalah barang. Biasanya perusahaan yang bergerak pada bidang dagang memiliki produk. Produk yang dimaksud adalah produk yang memiliki wujud (tangible Goods). Didalam laporan keuangan didalam bagian pendapatan (revenue) biasanya ditulis pendapatan dari penjualan atau sales revenue. Karna perusahaan

dagang mengelola barang maka terdapat beban seperti harga pokok penjualan (HPP) atau Cost of Goods Sold (COGS). Didalam Neraca Saldo (Balance Sheet) terdapat Merchadise Inventory dalam kolom Asset.
Perusahaan Manufaktur (Manufactur)
Adalah perusahaan dimana produk yang dihasilkan adalah barang. Biasanya perusahaan yang bergerak pada bidang Manufaktur memiliki produk. Produk yang dimaksud adalah produk yang memiliki wujud (tangible Goods) yang dibedakan menjadi 3 jenis barang, yaitu:
i. Raw Material
ii. Work In Process
iii. Finished Goods
Mengapa demikian? Karena perusahaan manufaktur selain mejual barang kepada konsumen mereka juga memproses barang tersebut yang berawal dari pembelian bahan-bahan dasar,pemerosesan barang hingga menjadi barang yang siap dijual. Didalam laporan keuangan didalam bagian pendapatan (revenue) biasanya ditulis pendapatan dari penjualan atau sales revenue. Karna perusahaan dagang mengelola barang maka terdapat beban seperti harga pokok penjualan (HPP) atau Cost of Goods Sold (COGS). Didalam Neraca Saldo (Balance Sheet) terdapat Merchadise Inventory dalam kolom Asset.
 Persamaan Akuntansi
Asset = Kewajiban (Liabilities) + Owner’s Equity
Assets
Asset adalah harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Asset dinilai berdasarkan tingkat likiuditasnya. Asset memiliki saldo normal debet, Asset terdiri dari:
 Current Asset
Adalah harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memiliki tingkat likiuditas tertinggi, seperti:
1. Cash
2. Marketable Securities
3. Account Receivable
4. Prepaid Expenses
5. Mercahdise Inventory
6. Supplies

 Long term Investment
Adalah investasi jangka panjang seperti obligasi, atau saham yang diinvestasikan suatau perusahaan terhadap perusahaan lain atau suatu institusi keuangan.
 Fixed Assets
Adalah sumber daya perusahaan yang memiliki ciri berwujud (tangible), dibeli oleh perusahaan bukan untuk dijual kembali kepada konsumen, materil, dan penggunaan terhadap harta yang melebihi satu tahun.
1. Land
2. Building
3. Equipment
4. Land Improvement
 Intangible Assets
Adalah suatu sumber daya perusahaan dalam bentuk harta yang tidak berwujud.
1. Copyrights
2. Patents
3. Goodwill
 Other Assets
 Liabilities
Adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sebelum tanggal jatuh tempo, kewajiban ini merupakan besarnya klaim pihak ketiga terhadap total asset perusahaan. Liabilities memiliki saldo normal kredit. liabilities dibagi atas:
 Current Liabilities
Adalah suatu kewajiban yang harus dibayar kepada pihak ketiga yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun.
Contoh current liabilities: account payable, notes payable, accrued payable (salaries payable, tax payable, wages payable, rent payable, etc)
 Longterm liabilities
Adalah suatu kewajiban yang harus dibayar kepada pihak ketiga yang jatuh temponya lebih dari satu tahun.
Contoh: Bond Payable, etc.

 Contingent Liabilities
Adalah suatu kewajiban yang harus dibayar kepada pihak ketiga tetapi kewajiban tersebut memiliki ketidak jelasan karena mungkin dalam proses hukum.
Contoh: warranty,etc.
 Owner’s Equity
Adalah besarnya klaim pemilik terhadap total asset perusahaan. Saldo normalnya adalah kredit apabila terjadi peningkatan terhadap akun tersebut.
Contoh: Capital, Saham, dll.
 Investment By Owner
Adalah besarnya setoran modal yang ditanamkan kepada perusahaan dari pemilik dengan harapan mendapatkan return dalam bentuk dividend.
 Drawings
Adalah penarikan pribadi yang dilakukan oleh pemilik terhadap perusahaan. Saldo normal debet apabila terjadi peningkatan pada akun tersebut.
 Revenues
Arus kas masuk akibat dari peningkatan asset atau penyelesaian kewajiban pada periode tertentu dari operasi umum. Besarnya pendapatan yang diterima dari pelayanan jasa atau penjualan barang. Saldo normal kredit.
 Expenses
Arus kas keluar akibat dari penurunan asset atau penyelesaian kewajiban pada periode tertentu dari operasi umum. besarnya biaya yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat terjadinya kegiatan operasi dalam menghasilkan barang dan jasa. Saldo normal debet.
 Transaksi adalah kejadian – kejadian ekonomi yang tercatat di dalam suatu perusahaan. Transaksi dibedakan atas 2 macam transaksi, yaitu:
iv. Transaksi Eksternal (External Transactions)
Adalah suatu jenis transaksi antara pihak perusahaan dengan pihak dari luar perusahaan.
v. Transaksi Internal (Internal Transactions)
Adalah suatu jenis transaksi yang terjadi didalam perusahaan itu sendiri.

Laporan Keuangan:
adalah suatu bentuk pertanggung jawaban manajemen kepada pihak – pihak yang berkepntingan didalam perusahaan dalam hal pengelolaan keuangan perusahaan dan sumber daya yang ada didalam suatu perusahaan. Dimana laporan keuangan dibagi atas 4 macam, yaitu:
1. Income Statement
Adalah suatu laporan keuangan rugi laba perusahaan yang memiliki fungsi untuk mengukur kinerja perusahaan selama periode akuntansi. Dimana tingkat pengukuran kinerja perusahaan dilihat dengan membandingkan besarnya laba bersih (net income) perusahaan antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnnya.
2. Owner’s Equity Statement
Adalah suatu bentuk laporan keuangan yang memiliki fungsi untuk mengetahui besarnya modal serta besarnya perubahan yang terjadi pada modal yang dimiliki oleh perusahaan yang merupakan hasil investasi dari pemilik.
3. Balance Sheet
Adalah suatu jenis laporan keuangan perusahaan yang memiliki fungsi untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan atau kondisi pada saat sekarang.
4. Cash Flow Statement
Adalah suatu jenis laporan keungan yang memiliki fungsi untuk mengetahui arus kas masuk dan arus kas keluar suatu perusahaan yang terlihat dari 3 aktivitas yaitu aktivitas investasi, operasi dan pembiayaan atau financing.

Oktober 12, 2006

BPK Tidak Periksa WP

Filed under: Berita Perpajakan — Dian Arief Wahyudi @ 4:20 am

News

Kompas, 11-Oktober-2006

BPK Tidak Periksa WP

Wapres: Pemerintah Akan Menciptakan Harmoni Perpajakan

Jakarta, Kompas – Dalam keadaan normal Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat memeriksa wajib pajak. Pemeriksaan hanya dapat dilakukan jika terdapat indikasi tindak pidana.

Jakarta, Kompas – Dalam keadaan normal Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat memeriksa wajib pajak. Pemeriksaan hanya dapat dilakukan jika terdapat indikasi tindak pidana.

“Akses BPK atas data wajib pajak (WP) akan diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai menghadiri Sidang Paripurna DPR yang mengagendakan pandangan fraksi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Selasa (10/10).

Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno mengesahkan RUU BPK sebagai UU setelah disetujui sepuluh fraksi.

Hal baru dalam UU BPK, antara lain kewajiban membukakantor perwakilan di seluruh provinsi. Penambahan anggota BPK dari tujuh menjadi sembilan orang, pembentukan Majelis Kehormatan Kode etik BPK dalam enam bulan.

Pada prinsipnya, BPK dapat mengakses ke pusat data WP yang dikelola Ditjen Pajak dengan syarat status WP tersebut sedang berada dalam proses penyidikan perkara atau sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Asal ada permintaan jelas dari pimpinan BPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi ke pimpinan Depkeu dengan menyebutkan kasus yang jelas,” katanya.

Sri Mulyani mengatakan, ketegasan itu untuk menghormati kerahasiaan wajib pajak. Namun, kerahasiaan itu tidak menghalangi penggalian informasi oleh pemeriksa BPK yang menyidik. “Seluruh informasi dapat diperoleh melalui prosedur,” katanya.

Di luar data wajib pajak, BPK dapat mengakses pusat data Depkeu, termasuk untuk memastikan keabsahan penerimaan pajak. BPK tetap diperkenankan mengaudit Ditjen Pajak secara keseluruhan, termasuk kinerja petugasnya.

Ditambahkan, Depkeu akan mengatur penggunaan informasi wajib pajak dan mekanisme perolehan informasi itu dalam RUU KUP yang saat ini dibahas di DPR. Pengaturan itu diperlukan karena data wajib pajak harus digunakan secara bertanggung jawab.

Masalah akses yang terbatas atas informasi perpajakan dikeluhkan Kepala BPK Anwar Nasution ketika menyampaikan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2005 kepada DPR, awal Oktober lalu. Pemeriksaan LKPP 2005 tidak mencakup penerimaan pajak.

Menurut Anwar, penerimaan pajak mencakup 70 persen dari pendapatan negara. Namun, akses BPK pada pemeriksaan pajak dibatasi UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP maupun peraturan pemerintah. “Pembatasan itu mengakibatkan BPK tidak dapat meyakini kewajaran penerimaan pajak yang dilaporkan pemerintah. Prosedur pencatatan dan pelaporan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 347,03 triliun atau 70 persen dari pendapatan negara senilai Rp 493,92 triliun tidak memadai,” kata Anwar.

Harmoni

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah akan mengatur tarif pajak agar lebih harmonis, khususnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat berbahan premium dan solar.

Dulu, pajak bagi kedua jenis kendaraan tersebut, malah sangat jauh berbeda. Mobil berbahan bakar solar untuk kendaraan komersial atau angkutan seperti truk ataupun pick-up, PPnBM-nya lebih rendah karena mendapat insentif. Sementara kendaraan jenis lainnya bagi penumpang yang berbahan bakar premium, PPnBM-nya jauh lebih mahal. Itu karena harga solar dan premium berbeda. Padahal, sekarang harga kedua bahan bakar minyak itu hampir sama.

“Sekarang ini pajaknya berbeda antara mobil berbahan minyak dengan solar, meskipun harusnya sama. Solar biasanya digunakan untuk mobil komersial seperti angkutan, sehingga mendapat insentif. Tetapi, sekarang ini, harga solar mendekati harga bensin, sehingga pajaknya harusnya sama. Karena itu, kami ingin menciptakan harmonisasi dalam sistem perpajakan kendaraan bisnis juga,” ujar Wapres menjawab anggota US-ASEAN Business Council di aula Istana Wapres.

Menurut Kalla, hal ini penting bagi pemerintah agar pembayar pajak memahami efisiensi penggunaan kendaraan yang berbahan bakar minyak, yang hingga kini masih disubsidi pemerintah.

“Jadi, tarif pajak yang tinggi untuk membantu pemerintah mengurangi konsumsi BBM di Indonesia. Khususnya, setelah harga minyak mentah menjadi masalah. Karena itulah kami segera mengharmonisasikan tarif pajaknya,” tambah Kalla.

Wakil Direktur, Governmental Affairs Asia Pacific & Africa Ford Motor Company, Liam Benham meminta agar pemerintah Indonesia menurunkan PPn-BM sektor otomotif. Pasalnya, Indonesia merupakan pasar yang cukup potensial bagi industri otomotif.

Liam menyarankan agar pajak terhadap otomotif berdasarkan harga kendaraan, bukan tipe atau kapasitas mesin (cc) kendaraan.

Rombongan 45 pengusaha asal Amerika Serikat itu dipimpin Direktur US-ASEAN Business Matthew P Daley. Sebanyak 45 pengusaha AS itu di antaranya berasal dari ExxonMobil Corporation, Freeport McMoran Copper & Gold Inc, CocaCola Indonesia, ConocoPhillips, General Electric Company, Johnson & Johnson, Marathon Oil, McDermott International dan Microsoft Corporation serta UPS dan Monsanto Company. (oin/har)

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK NOMOR 137/PMK.03/2005

Filed under: Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia — Dian Arief Wahyudi @ 4:01 am

Per-137/PMK.03/2005

Per-137/PMK.03/2005 Ditetapkan Tanggal 30 Desember 2005

PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

a. bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/ 2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang‑Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-­Undang No. 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No. 49, TLN RI No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 126, TLN RI No. 3984);

2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50, TLN RI No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 127, TLN RI No. 3985);

3. Keputusan Presiden No. 20/P Tahun 2005;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK.

Pasal 1

(1) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

a. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;

b. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;

d. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2006.

Pasal 2

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

http://www.pajak2000.com

Pengusaha AS Tanyakan Masalah Pajak

Filed under: Berita Perpajakan — Dian Arief Wahyudi @ 12:32 am

News

Kompas, 10-Oktober-2006

Pengusaha AS Tanyakan Masalah Pajak

Jakarta, Kompas – Sekitar 50 pengusaha Amerika Serikat yang tergabung dalam Lembaga Bisnis Amerika Serikat- ASEAN mempertanyakan hambatan perpajakan yang masih mengganjal upaya perbaikan iklim investasi di Indonesia.

Jakarta, Kompas – Sekitar 50 pengusaha Amerika Serikat yang tergabung dalam Lembaga Bisnis Amerika Serikat- ASEAN mempertanyakan hambatan perpajakan yang masih mengganjal upaya perbaikan iklim investasi di Indonesia.

Keluhan atas perpajakan disebabkan mekanisme pengurusan pajak yang masih rumit. Menteri Koordinator Perekonomian Boediono mengungkapkan hal tersebut seusai menerima kunjungan pengusaha AS yang dipimpin Presiden US-ASEAN Council Matthew P Daley di Jakarta, Senin (9/10).

Menurut Boediono, keluhan terhadap masalah perpajakan disampaikan bersamaan dengan berbagai keluhan lain, di antara nya masalah perizinan.

Menanggapi keluhan itu, Boediono mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan secara bertahap.

“Minat investor Amerika cukup tinggi, terbukti mereka akan kembali ke Indonesia pada Januari mendatang. Minat juga terlihat dari jumlah delegasi yang bertambah dan dengan sektor yang lebih banyak,” katanya.

Belum berkomitmen

Para pengusaha itu, ujar Boediono, belum menyampaikan komitmen usaha sebab masih mencoba melihat sektor usaha yang paling tepat untuk dimasuki.

“Salah satu sektor usaha yang paling diminati adalah bidang perminyakan dan otomotif,” katanya.

Badan Pusat Statitistik (BPS) menyebutkan, ekspor Indonesia ke AS pada Januari-Agustus 2006 sebesar 7,1 miliar dollar AS atau meningkat sekitar 900 juta dollar AS dibandingkan periode yang sama tahun 2005 yang sebesar 6,2 miliar dollar AS.

Sementara itu, impor dari AS periode Januari-Agustus 2006 sebesar 2,82 miliar dollar AS atau meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2,56 miliar dollar AS.

Matthew P Daley mengatakan, masalah perpajakan yang paling menonjol adalah penetapan nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di sektor otomotif. Para pengusaha AS menyarankan agar Pemerintah Indonesia menetapkan PPnBM didasarkan pada nilai kendaraannya, bukan dari tipe body dan mesinnya.

Sebagai tindak lanjut kunjungan Wapres Jusuf Kalla ke AS, ujar Matthew, pekan ini telah datang delegasi bisnis dari AS yang akan menawarkan pembuatan pabrik di Indonesia. (OIN)

Oktober 2, 2006

wELLcOmE

Filed under: Blogroll — Dian Arief Wahyudi @ 1:42 am

Situs yang memberikan informasi seputar dunia akuntansi. Kumpulan soal dan solusi mengenai akuntansi yang tidak hanya berasal dari pengantar akuntansi tetapi juga akuntansi tingkat lanjut hingga artikel – artikel penulis mengenai akuntansi. kami yakin informasi yang ada di dalam situs ini akan dapat memberikan kontribusi yang luar biasa mengenai pemahaman akuntansi secara keseluruhan. Kritik dan sarang sangat kami harapkan dari setiap pengunjung situs ini. Mohon sekiranya untuk memberikan seluruh kritik, saran atau masukan kepada situs ini dengan mengirimkan email ke : andhie_maverick@yahoo.com, dan mencantumkan judul email :” akuntansionline”

The Rubric Theme. Buat website atau blog gratis di WordPress,com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.