kumpulan soal akuntansi

Oktober 12, 2006

BPK Tidak Periksa WP

Filed under: Berita Perpajakan — Dian Arief Wahyudi @ 4:20 am

News

Kompas, 11-Oktober-2006

BPK Tidak Periksa WP

Wapres: Pemerintah Akan Menciptakan Harmoni Perpajakan

Jakarta, Kompas – Dalam keadaan normal Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat memeriksa wajib pajak. Pemeriksaan hanya dapat dilakukan jika terdapat indikasi tindak pidana.

Jakarta, Kompas – Dalam keadaan normal Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat memeriksa wajib pajak. Pemeriksaan hanya dapat dilakukan jika terdapat indikasi tindak pidana.

“Akses BPK atas data wajib pajak (WP) akan diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai menghadiri Sidang Paripurna DPR yang mengagendakan pandangan fraksi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Selasa (10/10).

Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno mengesahkan RUU BPK sebagai UU setelah disetujui sepuluh fraksi.

Hal baru dalam UU BPK, antara lain kewajiban membukakantor perwakilan di seluruh provinsi. Penambahan anggota BPK dari tujuh menjadi sembilan orang, pembentukan Majelis Kehormatan Kode etik BPK dalam enam bulan.

Pada prinsipnya, BPK dapat mengakses ke pusat data WP yang dikelola Ditjen Pajak dengan syarat status WP tersebut sedang berada dalam proses penyidikan perkara atau sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Asal ada permintaan jelas dari pimpinan BPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi ke pimpinan Depkeu dengan menyebutkan kasus yang jelas,” katanya.

Sri Mulyani mengatakan, ketegasan itu untuk menghormati kerahasiaan wajib pajak. Namun, kerahasiaan itu tidak menghalangi penggalian informasi oleh pemeriksa BPK yang menyidik. “Seluruh informasi dapat diperoleh melalui prosedur,” katanya.

Di luar data wajib pajak, BPK dapat mengakses pusat data Depkeu, termasuk untuk memastikan keabsahan penerimaan pajak. BPK tetap diperkenankan mengaudit Ditjen Pajak secara keseluruhan, termasuk kinerja petugasnya.

Ditambahkan, Depkeu akan mengatur penggunaan informasi wajib pajak dan mekanisme perolehan informasi itu dalam RUU KUP yang saat ini dibahas di DPR. Pengaturan itu diperlukan karena data wajib pajak harus digunakan secara bertanggung jawab.

Masalah akses yang terbatas atas informasi perpajakan dikeluhkan Kepala BPK Anwar Nasution ketika menyampaikan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2005 kepada DPR, awal Oktober lalu. Pemeriksaan LKPP 2005 tidak mencakup penerimaan pajak.

Menurut Anwar, penerimaan pajak mencakup 70 persen dari pendapatan negara. Namun, akses BPK pada pemeriksaan pajak dibatasi UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP maupun peraturan pemerintah. “Pembatasan itu mengakibatkan BPK tidak dapat meyakini kewajaran penerimaan pajak yang dilaporkan pemerintah. Prosedur pencatatan dan pelaporan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 347,03 triliun atau 70 persen dari pendapatan negara senilai Rp 493,92 triliun tidak memadai,” kata Anwar.

Harmoni

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah akan mengatur tarif pajak agar lebih harmonis, khususnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat berbahan premium dan solar.

Dulu, pajak bagi kedua jenis kendaraan tersebut, malah sangat jauh berbeda. Mobil berbahan bakar solar untuk kendaraan komersial atau angkutan seperti truk ataupun pick-up, PPnBM-nya lebih rendah karena mendapat insentif. Sementara kendaraan jenis lainnya bagi penumpang yang berbahan bakar premium, PPnBM-nya jauh lebih mahal. Itu karena harga solar dan premium berbeda. Padahal, sekarang harga kedua bahan bakar minyak itu hampir sama.

“Sekarang ini pajaknya berbeda antara mobil berbahan minyak dengan solar, meskipun harusnya sama. Solar biasanya digunakan untuk mobil komersial seperti angkutan, sehingga mendapat insentif. Tetapi, sekarang ini, harga solar mendekati harga bensin, sehingga pajaknya harusnya sama. Karena itu, kami ingin menciptakan harmonisasi dalam sistem perpajakan kendaraan bisnis juga,” ujar Wapres menjawab anggota US-ASEAN Business Council di aula Istana Wapres.

Menurut Kalla, hal ini penting bagi pemerintah agar pembayar pajak memahami efisiensi penggunaan kendaraan yang berbahan bakar minyak, yang hingga kini masih disubsidi pemerintah.

“Jadi, tarif pajak yang tinggi untuk membantu pemerintah mengurangi konsumsi BBM di Indonesia. Khususnya, setelah harga minyak mentah menjadi masalah. Karena itulah kami segera mengharmonisasikan tarif pajaknya,” tambah Kalla.

Wakil Direktur, Governmental Affairs Asia Pacific & Africa Ford Motor Company, Liam Benham meminta agar pemerintah Indonesia menurunkan PPn-BM sektor otomotif. Pasalnya, Indonesia merupakan pasar yang cukup potensial bagi industri otomotif.

Liam menyarankan agar pajak terhadap otomotif berdasarkan harga kendaraan, bukan tipe atau kapasitas mesin (cc) kendaraan.

Rombongan 45 pengusaha asal Amerika Serikat itu dipimpin Direktur US-ASEAN Business Matthew P Daley. Sebanyak 45 pengusaha AS itu di antaranya berasal dari ExxonMobil Corporation, Freeport McMoran Copper & Gold Inc, CocaCola Indonesia, ConocoPhillips, General Electric Company, Johnson & Johnson, Marathon Oil, McDermott International dan Microsoft Corporation serta UPS dan Monsanto Company. (oin/har)

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: